Pejabat BWS Sumatera V Lalai, JIAT Rp6,1 Miliar di Pesisir Selatan Tidak Bisa Dimanfaatkan

    Pejabat BWS Sumatera V Lalai, JIAT Rp6,1 Miliar di Pesisir Selatan Tidak Bisa Dimanfaatkan

    WARTA - Tiga unit JIAT yang dibangun dengan anggaran Rp6, 1 miliar pada 2018 di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat hingga kini tidak bisa dimanfaatkan oleh petani setempat, hal tersebut tidak bisa dilepaskan dari kelalaian pejabat BWS Sumatera V sebagai instansi yang berwenang.

    "JIAT ini tidak bisa digunakan sejak dibangun, dan kami sudah mencoba membangun komunikasi dengan pejabat BWS Sumatera V namun mereka mengabaikannya, " kata nara sumber redaksisatu.co.id yang juga petani di Kecamatan Ranah Pesisir, Pesisir Selatan, Minggu.

    Sementara itu, nara sumber redaksisatu.co.id di Kecamatan Sutera, menyebut hal serupa, menurutnya tidak ada kemauan dari pejabat BWS Sumatera V untuk memastikan JIAT beroperasi sebagaimana tujuan sarana tersebut dibangun.

    "Pejabat BWS Sumatera V tidak bertanggungjawab atas kelanjutan JIAT, jika tahu begini lebih baik anggaran miliaran rupiah tidak dikucurkan untuk proyek ini, " ungkapnya.

    Pejabat BWS Sumatera V, Adi Putra, sebelumnya, menyebut, bahwa pengoperasian JIAT terkendala karena adanya pandemi COVID-19.

    Padahal pandemi COVID-19 berlangsung awal 2020, sementara JIAT sudah bisa dioperasikan pada 2019, dan ketika hal itu diutarakan ia pun kelabakan.

    Meski redaksi redaksisatu.co.id telah menerbitkan beberapa berita terkait JIAT ini, namun hingga kini belum ada langkah nyata dari pejabat BWS Sumatera V untuk memastikan proyek bisa dimanfaatkan petani.

    Didi Someldi Putra, S.AP

    Didi Someldi Putra, S.AP

    Artikel Sebelumnya

    Belum Sempat Dimanfaatkan, Pipa Besi Sambungan...

    Artikel Berikutnya

    Penuh Akal-akalan, Nominal Pinjaman Anggota...

    Berita terkait

    Rekomendasi

    Kapolri Sebut Pengamanan Nataru Akan Dilakukan 141.443 Personel
    Bantu Pencegahan Penyakit Kaki Gajah, Babinsa Kuala Kencana Dampingi Petugas Kesehatan Pada Saat Survey dan Pengambilan Sampel Darah
    Hendri Kampai: Swasembada Pangan dan Paradoks Kebijakan
    Hendri Kampai: Negara Gagal Ketika Rakyat Ditekan dan Oligarki Diberi Hak Istimewa
    Panglima TNI Hadiri Rakor Tingkat Menteri  Dipimpin Menko PMK

    Ikuti Kami