Pemrosesan Berkas Kasasi RA di Mahkamah Agung Dipertanyakan

PESSEL - Ketua DPD Badan Peneliti Independen (BPI) KNPA RI Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, M. Husni mempertanyakan pemrosesan berkas kasasi Rusma Yul Anwar (RA) di Mahkamah Agung yang dinilai seperti "dipeti-eskan".

"Kami menilai kasus ini seperti "dipeti-eskan", karena hampir tujuh bulan tidak jelas duduk persoalannya, " kata Husni, Senin.

Baca juga: Dugaan Kesemrawutan Menguat, 114 Anggota Koperasi Bumi Karya Agung Terancam Dirugikan

Bahkan, terhadap dua pihak yang mengajukan kasasi, termasuk RA, masing-masing belum menerima pemberitahuan registernya hingga saat ini.

Padahal, kata dia, mekanisme pengajuan kasasi telah diatur batas waktu register perkaranya, yakni maksimal 20 hari.

Baca juga: Wilson Lalengke: Menyoroti Oknum ASN Unsrat yang Diduga Rangkap Jabatan jadi Advokat di PN Manado

Sementara jangka waktu putusannya dikeluarkan paling lambat 90 hari, hal itu sesuai dengan Surat Keputusan Ketua MA Nomor 21’4/KMA/SK/XI/2014 mengenai jangka penanganan perkara pada Mahkamah Agung.

"Hanya saja khusus perkara ini, jangankan diputus, berkasnya saja baru teregister pada 5 Januari 2021, atau mengendap sekitar tujuh bulan di Mahkamah Agung, " imbuhnya.

Baca juga: Kejagung: Ketut Sumedana Periksa Empat Saksi Kasus Pengadaan Pesawat Garuda

Terkait kejanggalan tersebut, pihaknya mengaku telah menyurati Badan Pengawasan Mahkamah Agung.

“Kami telah melayangkan surat resmi kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung, semoga ada titik terangnya, " tambahnya.

Baca juga: Polemik Koperasi Bumi Karya Agung Kembali Memanas, Kali Ini Anggota Ungkap Kekecewaan

Sebelumnya, pada pertengahan Maret 2020, Pengadilan Negeri Klas I A Padang, Sumatera Barat, memvonis Rusma Yul Anwar yang berstatus sebagai Wakil Bupati Pesisir Selatan dengan hukuman satu tahun penjara terkait kasus dugaan perusakan lingkungan hutan lindung, dan penimbunan hutan bakau di kawasan Mandeh.

Selain pidana penjara, terdakwa juga dihukum membayar denda sebesar Rp1 miliar subsider tiga bulan kurungan. (***)

Baca juga: Perkumpulan Jurnalis Terate Indonesia Resmi Daftarkan Diri Ke Kementerian Hukum dan HAM RI